Pasuruan, Poskini.com – Pemerintah Kota Pasuruan kembali mencatat prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Capaian ini menandai keberhasilan Pemkot Pasuruan mempertahankan opini tertinggi dalam audit keuangan selama lima tahun berturut-turut.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan langsung oleh Pelaksana Harian (Plh) Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Ayub Amali, pada Selasa (27/5/2025) siang di kantor BPK Jatim di Sidoarjo.
Wali Kota Pasuruan, Saifullah Yusuf Adi Wibowo, hadir langsung menerima dokumen tersebut. Ia didampingi Sekretaris Daerah Rudiyanto dan Ketua DPRD Kota Pasuruan M. Toyib.
"Alhamdulillah, hari ini kita bersyukur atas capaian ini. Lima tahun berturut-turut mendapat opini WTP adalah buah dari kerja keras seluruh jajaran pemerintah kota," ujar Adi usai menerima LHP dari BPK.
Menurut Adi, pencapaian ini mencerminkan komitmen serius pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Ia menyebut penghargaan ini bukan sekadar prestasi administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab kepada publik.
BPK RI memberikan opini WTP kepada entitas pemerintahan yang dianggap menyusun laporan keuangan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan tidak ditemukan kesalahan material dalam penyajiannya.
Adi menambahkan, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama lima tahun bukan perkara mudah. Ia menilai, sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dan dukungan dari DPRD menjadi kunci utama tercapainya standar pelaporan yang kredibel.
"Ini kerja kolektif. Terima kasih untuk seluruh ASN, mitra kerja di DPRD, dan juga masyarakat Pasuruan yang terus mendukung perbaikan tata kelola pemerintahan," tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menjadikan rekomendasi BPK sebagai pijakan untuk penyempurnaan sistem keuangan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, opini WTP harus dimaknai sebagai dorongan agar Pemkot tidak berpuas diri. “Kami akan terus evaluasi, memperbaiki apa yang masih kurang, dan menyesuaikan dengan arahan BPK,” katanya.
Pemkot Pasuruan menargetkan peningkatan efisiensi dan efektivitas anggaran sebagai prioritas tahun depan. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.
“Kami ingin opini WTP bukan hanya capaian simbolik, tapi berdampak nyata pada kesejahteraan warga,” tandas Adi.
Sementara itu, Ayub Amali dari BPK Jatim menegaskan bahwa hasil pemeriksaan terhadap LKPD Pemkot Pasuruan menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta perbaikan signifikan dari temuan tahun sebelumnya.
“Pemkot Pasuruan menunjukkan progres yang baik dalam menindaklanjuti rekomendasi dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan,” pungkasnya.
>Muh
